ANALISIS KELAYAKAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT.5 STUDI KASUS: Pemerintah Kampung Kuma 1

Abstract

Pemanfaatan Teknologi Informasi di desa (kampung) selama ini seakan luput dalam kajian ketertinggalan pembangunan, akibatnya desa atau kampung mengalami ketertinggalan informasi yang sangat besar dibandingkan kota. Keterkaitan pentingnya penerapan teknologi informasi di pedesaan, pemerintah pusat telah mengupayakan bebeberapa sistem aplikasi berbasis database baik berjalanan pada jaringan internet online maupun berbasis dekstop offline Local Area Network. Akan tetapi belum mampu menjawab permasalahan pada sistem pemerintahan Kampung. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya perencanaan dalam pengembangan serta minimnya infrastruktur pendukung serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi. Pemerintah kampung belum mampu mengkaji sumberdaya yang dimiliki dalam perencanaan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi dasar kajian penelitian untuk menganalisis penerapan teknologi informasi menggunakan kerangka kerja Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT5). Kriteria penilaian difokuskan pada domain pendefenisian rencana strategis (PO1), domain arsitektur teknologi informasi (PO2) dan domain proses teknologi infomasi (PO4) tingkat kelayakan atau kematangan (maturity level). Hasil penilaian tingkat kematangan dari tiga domain tersebut menunjukan bahwa penerapan teknologi informasi di kantor pemerintah Kampung Kuma 1 dikategorikan pada level 0 (Non Existent). Jika dikonversikan kedalam maturity skala level 0 (non-existent) hingga level 5 (optimised), Level 0 (Non Existent) memiliki arti kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan dalam hal ini
pemerintah Kampung Kuma 1 tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan yang harus diatasi. Hasil
penilaian ini menjadi rekomendasi untuk perubahan dan perencanaan pengembangan master plan
teknologi informasi,dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan menyusun rencana anggaran pengadaan infrastruktur TIK.